Islam Tak Butuh Multikultularisme (via Islampos)

Berbicara multikulturalisme, isu ini ternyata sudah mulai muncul sekitar tahun 2005. Di Yogyakarta saat itu pernah digelar halaqah tarjih, “Menuju Muslim berwawasan Multikultural”. Multikulturalisme dalam halaqah ini dipahami melalui tiga sudut pandang: tauhid sosial, falsafah dan syariah (buku Reinvensi Islam Multikultural, 2005, hal vi). Tak hanya itu saja, Institute for Multiculturalism and Pluralism Studies (Impluse) di Sleman, Yogyakarta mengadakan Sekolah Teori Multikulturalisme (STM).

Sekolah singkat ini diadakan dengan maksud untuk untuk membangun dialog konstruktif dan mendekatkan multikulturalisme sebagai perspektif tentang kehidupan manusia. Materi yang diajarkan kepada pesertanya terdiri dari: Multikulturalisme ala Indonesia, Epistemologi Multikulturalisme, Gender dan Multikulturalisme hingga materi Negara, Kebijakan, dan Politik Multikultur (Sumber: Akun Facebook Impulse Jogja).

Multikulturalisme juga dipakai Perguruan tinggi sebagai “brand image”. Perguruan tinggi yang saya maksud contohnya Unisma Malang, UIN Malang dan Universitas Kanjuruhan Malang. Untuk Unisma sendiri belum bisa dikatakan kampus multikultural karena mayoritas mahasiswanya dari kalangan Nahdliyin saja. Berbeda dengan Universitas Kanjuruhan yang memiliki banyak mahasiswa non Muslim terutama dari Indonesia bagian timur.

Selain Universitas Kanjuruhan, Unmuh Malang bisa dikategorikan kampus Multikultural. Pasalnya di sana terdapat beragam mahasiswa dari berbagai budaya dan agama. Bahkan mahasiswa asingnya cukup banyak khususnya dari Australia.

Unmuh Malang juga salah satu perguruan tinggi di Malang yang menjalin kerja sama dengan Australia, melalui Australian Consortium for In-Country Indonesian Studies (ACICIS). Dalam program pertukaran mahasiswa ini, setiap tahun ada saja mahasiswa Australia yang belajar di Unmuh Malang. Demikian sebaliknya, mahasiswa dan dosen Unmuh dikirim ke negeri Kanguru itu.

Lagi-lagi masih berhubungan dengan isu Multikulturalisme, seperti yang saya singgung diawal, multikulturalisme adalah wacana lama yang diangkat lagi. Pada 14 Maret 2015, saya mengikuti bedah buku Prof. Dr. Syamsul Arifin yang berjudul, Studi Islam Kontemporer: Arus Radikalisasi dan Multikulturalisme. Acara ini diselenggarakan Pusat studi Agama dan Multikulturalisme (PUSAM) Pascasarjana UMM bekerjasama dengan The Asia Foundation. Diikuti lebih dari 150 peserta dari mahasiswa, santri, dosen, guru dan aktivis LSM.

Buku Guru besar Sosiologi agama UMM Malang tersebut dibedah oleh Budhy Munawar Rachman dan 3 dosen UMM Malang, yakni Prof Dr Ishomuddin, Prof Dr Tobroni, dan Moh Nurhakim PhD. Budhy Munawar menilai buku karangan Syamsul Arifin masuk kategori “post-modern”. Pendekatan yang dipakai masih relevan dengan problem keagamaan seperti kaum Minoritas (agama lokal) yang menemui problem seperti kolom agama di KTP, pengurusan surat nikah dan akte lahir.

Saat membaca buku ini, saya bisa menangkap empat hal: Pertama, sosok Syamsul Arifin dapat dikategorikan orang Timur yang mengkaji Timur dengan kacamata Barat. Kedua, beliau dengan tegas mengusung Multikulturalisme untuk membendung maraknya Radikalisme dan terorisme di tengah umat Islam. Jadi, boleh dibilang Multikulturalisme merupakan obat De-radikalisasi.

Ketiga, ada yang aneh dari buku ini, Multikulturalisme hanya diulas diawal saja selebihnya Syamsul Arifin mengulas Hizbut Tahrir, Syiah (YAPI) di Bangil dan Minoritas Muslim di Australia. Kemudian bila melihat indeks buku tersebut, kata “Multikulturalisme” hanya muncul 5 kali. Sedangkan kata “Radikal” dan “Radikalisme” masing-masing muncul 14 kali dan 6 kali.

Keempat, di buku ini tidak dijelaskan bagaimana penerapan multikulturalisme minimal untuk keluarga terdekat. Saya curiga, jangan-jangan nanti gayanya seperti tokoh pengusung bolehnya nikah beda agama. Kepada orang lain, mendorong dan promosi habis-habisan, akan tetapi giliran anak kandungnya menikah dengan non Muslim, dia tidak merestui dan mikir berlarut-larut sampai stres berat.

Lantas apa yang di maksud dengan Multikulturalisme?

Saya pilihkan definisi yang mudah dipahami pembaca. Misalnya dalam buku Panduan Integrasi Nilai Multikultur dalam Pendidikan Agama Islam pada SMA dan SMK, terbitan Kementerian Agama RI, Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII), dan TIFA Foundation, dijelaskan maksud multikultural adalah “kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan, tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa, ataupun agama.

Apabila pluralitas sekadar merepresentasikan adanya kemajemukan, multikultural memberikan penegasan bahwa dengan segala perbedaannya itu mereka adalah sama di dalam ruang publik. Dengan definisi semacam ini, kata Adian Husaini PhD, multikulturalisme sedang mendorong seorang Muslim untuk melepas wawasan keimanannya. Muslim dijerat untuk berpikir, bahwa tiada beda antara tauhid dan syirik. Agama seolah menjadi diletakkan dalam ranah pribadi.

Di ranah publik, semua harus diperlakukan sama. Jangan peduli, apakah agama dan budaya itu sesat atau bejat. Yang penting agama, yang penting budaya! Kata mereka, Negara tidak berurusan dengan soal kebenaran atau kesesatan. Negara harus bersikap netral! (Adian Husaini dalam Koran Republika 19 April 2012, hal 24). Dari sinilah kita harus mewaspadai maksud sebenarnya dari paham Multikulturalisme yang digaung-gaungkan pihak tertentu khususnya di bidang pendidikan.

Sebelum menutup tulisan ini, saya ingin mengingatkan kepada pembaca bahwa Islam tidak butuh yang namanya Multikulturalisme.

Alasannya pertama, pada hakekatnya Multikulturalisme diusung kalangan Liberal yang ujung-ujungnya menguntungkan pihak tertentu. Kedua, Agama ini sudah lengkap ajarannya, hanya saja kita malas menggali ajarannya dan lebih menyukai ajaran dan paham di luar Islam. Bukankah sedari dulu Islam dikenal sebagai “rahmatan lil’alamin” (QS. al-Anbiya: 107).

Sekarang tinggal bagaimana kita memahami maksud rahmatan lil’alamin tersebut dan berusaha mempraktekkannya agar tercipta kedamaian bagi manusia maupun alam.

Wallahu’allam bishowwab.

—–

Written by: Fadh Ahmad Arifan, S2 Studi Islam di Pascasarjana UIN Malang dan Pendidik di Madrasah Aliyah Muhammadiyah 2, Malang

Link: https://www.islampos.com/islam-tak-butuh-multikultularisme-171399/

Tawa Usai Blokir Media Islami (via Islampos)

Pada saat ribuan Muslim pengguna Twitter meramaikan tagar “KembalikanMediaIslam”, saya membayangkan sebagian orang yang mengaku intelektual Islam tengah terbahak-bahak ria. Mereka yang bangga menyebut diri antisyariat dan pembenci para islamis, pastilah bertepuk tangan atau bahkan menggelar pesta perayaan. Tuntutan kalangan sekularis ini sudah lama digaungkan: tutup situs berita radikal pengancam NKRI.

Soal radikal yang seperti apa yang mereka kehendaki, sudah mafhumlah semua: situs penentang ide dan kiprah sekularis. Sementara situs radikal yang bukan Islam, seperti penebar komunis dan seks bebas, tidak senapas pun mereka berniat menolaknya. Radikal, bagi mereka, hanya dan harus kalangan yang ingin menjadikan Islam sebagai jalan hidup dan pola pikir hidup rakyat Indonesia.

Benar saja, seorang di antara sekularis itu langsung memprediksi kalangan yang siap protes begitu Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menuruti surat BNPT. Bagi kalangan sekularis, media-media dakwah yang getol memperjuangkan Islam, dianggap lawan makar mereka. Saat yang sama, jajaran di BNPT terdiri dari para pembenci dan pencuriga gerakan Islam. Jadilan pasangan pihak berwenang dan pendukung penutupan kawanan serasi sepadan.

Pemblokiran media-media daring islamis yang dilakukan Kominfo era pemerintah sekarang merupakan “kemajuan”. Saat posisi serupa di pemerintahan sebelumnya, permintaan BNPT yang menjurus pemaksaan keras masih bisa diladeni. Hanya beberapa laman yang dicekal. Kali ini, laman-laman berita dan/atau kegiatan dakwah yang jauh dari sangkaan penebar ideologi ISIS pun kena blokir. Ada apa?

Kominfo era sekarang jelas hanya memainkan peran sebagai kacung saja dari penguasa. Penguasa di sini tidak merujuk pada presiden, yang memang tidak begitu berminat dengan soal semacam ini. Para penguasa sesungguhnya di lingkaran Presiden inilah yang saat ini begitu leluasa memainkan politik untuk menggaet banyak proyek asing sekaligus taktik mengalihkan dari lemahnya kinerja pemerintahan. Sudahlah dikendalikan para baron yang memusuhi kekuatan Islam, Presiden tampak menerima putusan final saja dari kebijakan orang-orang dekatnya yang antiIslam.

Lihat saja bagaimana leluasanya elit BNPT dan Densus 88 yang lama dikenal fobia Islam mengerjai penguasa. ISIS dijadikan isu memukul lawan politik sekaligus melanggengkan kuasa. Dari luar negeri, kucuran proyek antiterorisme terus berjalan. Saat era penguasa sebelumnya yang dikenal punya cukup power saja, orang-orang yang sengit pada Islam rajin bergerilya untuk menyikat kalangan yang disebut radikal, apatah lagi sekarang.

Pemblokiran, atau semacam setengah breidel dalam konteks cetak, bukanlah yang ditakuti. Mengapa? Karena blokir ini baru permukaan yang tampak dari proyeksi ke depan untuk memarjinalkan kekuatan Islam. ISIS kini jadi pemukul ampuh untuk deislamisme seiring kian parahnya praktik busuk penguasa dalam menjalankan amahan rakyat.

Sudahlah kebijakan penguasa hanya demi asing dan kelompok tertentu di pembisiknya, dari luar ada tawaran untuk menutupi semua kekurangan kasad mata ini. BNPT bersama Densus 88, sekali lagi, jadi agensi serupa Orde Baru yang gemar menciptakan stigma pada umat Islam. Dulu ‘Ekstrem Kanan’, kini JI, Al-Qaedah, lalu terakhir ISIS. Dulu ‘penentang Pancasila’, kini ‘wahabi radikal’. Dulu ‘subversi anti UUD 1945’, kini ‘merongrong dengan ideologi transnasional Timur Tengah’.

Blokir laman daring islamis yang semena-mena dan main pukul, pastilah akan diikuti dengan teror mental rakyat awam. Kata-kata radikal dan ISIS dilekatkan cepat pada setiap Muslim yang hanif dan mengamalkan keislamannya secara tulus. Orang-orang yang tidak tahu-menahu ISIS pun gampang dibuikan semata proyek deislamisme ini berjalan. Menyedihkannya, jangan mengira, ada kalangan umat Islam pula yang diam saja pada saat saudaranya dipinggirkan-dianiaya. Bukan mereka tidak punya hati, melainkan karena mereka tahu bahwa selama ini para ‘garis keras’ itu kompetitor dakwahnya.

Klaim Ahlus Sunnah wal-Jamaah atau apa pun menjadi tidak menjanakan keberkahan. Persis kejadian pada 1984, ada kalangan umat yang dengan terbuka menerima anjangsana politik jenderal anti-Islam yang dikenal berdarah dingin dalam tragedi pembantaian umat Islam di Tanjung Priok. Pesantren jadi ajang menerima sosok yang oleh kalangan seiman mereka justru dicerca sebagai penjahat HAM.

Hari ini, persaksikanlah tingkah serupa pun ada. Tertawa menyoraki blokir atau kelak matinya media-media islamisme dengan sukacita meski mereka sesama Islam.

——

Written by: Yusuf Maulana

Taken from: https://www.islampos.com/tawa-usai-blokir-media-islami-174014/

Penegakkan Hukum di Masa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam (via Muslim.or.id)

Riba yang Pertama Kali Dihapus adalah Riba ‘Abbas bin Abdul Muthollib

Praktik-praktik riba banyak dilakukan oleh masyarakat musyrik jahiliyyah sampai datanglah firman Allah Ta’ala yang mengharamkan praktek riba,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba(QS. Al Baqarah [2]: 275).

Orang-orang yang telanjur bertransaksi dengan sistem riba (misalnya dia memberikan pinjaman dengan bunga tertentu), maka wajib bagi orang tersebut untuk menggugurkan transaksi ribanya, tidak boleh lagi mengambil riba. Hal ini ditegaskan oleh lanjutan ayat di atas yaitu,

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, kemudian berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan). Dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya(QS. Al Baqarah [2]: 275).

Maksudnya, riba yang telanjur diambil sebelum turunnya larangan, maka itu untuknya (tidak perlu dikembalikan) karena Allah Ta’ala mengampuni apa yang telah lewat, namun setelah turunnya larangan ini dan seseorang masih memiliki perjanjian riba, maka dia tidak boleh lagi mengambil harta riba tersebut. Artinya, dia wajib menggugurkannya.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam kemudian mengumumkan ketika haji wada’ (haji terakhir nabi shalallahu ‘alaihi wasallam) bahwa riba jahiliyyah telah dihapus (dilarang) sampai hari kiamat. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

أَلاَ إِنَّ كُلَّ رِبًا مِنْ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ

“Sesungguhnya seluruh riba jahiliyyah telah dihapus. Bagi kalian pokok harta kalian. Kalian tidak boleh mendzalimi dan tidak pula didzalimi” (HR. Abu Dawud no. 3336. Dinilai shahih oleh Syaikh Al-Albani).

Mendengar sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam ini, maka muncul pertanyaan pada masyarakat Arab jahiliyyah waktu itu,Apakah kerabat Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam yang melakukan praktik riba juga wajib menggugurkan riba?” Hal ini karena di antara kerabat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam juga ada yang melakukan praktik (transaksi) riba. Pertanyaan masyarakat Arab jahiliyyah itu dijawab dengan sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam,

وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُهُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ

”Riba jahiliyyah telah dihapus. Dan riba yang pertama kali aku hapus adalah riba ‘Abbas bin Abdul Muthallib (paman Nabi sendiri, pen.). Maka riba jahiliyyah dihapus seluruhnya”  (HR. Abu Dawud no. 1907. Dinilai shahih oleh Syaikh Al-Albani).

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-’Utsaimin rahimahullah berkata, ”Demikianlah hukum. Demikianlah penguasa. Mereka pertama kali menerapkan aturan pada kerabatnya sendiri. Berbeda dengan penguasa pada hari ini, ketika kerabat para penguasa tersebut memiliki kekebalan hukum sehingga dapat berbuat semaunya sendiri.  Akan tetapi, pada masa rasulullah shallallahu ‘alahi wasallam riba yang dihapuskan pertama kali adalah riba ‘Abbas bin Abdul Muthallib (paman beliau sendiri). Maka riba ‘Abbas dihapus seluruhnya” (Syarh Riyadhus Shalihin, 1/1907, Maktabah Asy-Syamilah).

Lihatlah bagaimana Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memulai menegakkan aturan haramnya riba dimulai dari paman beliau sendiri, yaitu ‘Abbas bin Abdul Muthallib.

Jika Fatimah binti Muhammad Mencuri, Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam Sendiri yang Akan Memotong Tangannya

Dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, beliau menceritakan,

أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ، حِبُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ؟» ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمِ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمِ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا»

“Sesungguhnya orang-orang Quraisy mengkhawatirkan keadaan (nasib) wanita dari bani Makhzumiyyah yang (kedapatan) mencuri. Mereka berkata, ‘Siapa yang bisa melobi rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam?’ Mereka pun menjawab, ‘Tidak ada yang berani kecuali Usamah bin Zaid yang dicintai oleh rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.’ Maka Usamah pun berkata (melobi) rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam (untuk meringankan atau membebaskan si wanita tersebut dari hukuman potong tangan). Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam kemudian bersabda, ‘Apakah Engkau memberi syafa’at (pertolongan) berkaitan dengan hukum Allah?’ Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pun berdiri dan berkhutbah, ‘Wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika ada orang yang mulia (memiliki kedudukan) di antara mereka yang mencuri, maka mereka biarkan (tidak dihukum), namun jika yang mencuri adalah orang yang lemah (rakyat biasa), maka mereka menegakkan hukum atas orang tersebut. Demi Allah, sungguh jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya’ (HR. Bukhari no. 6788 dan Muslim no. 1688).

Ketika menjelaskan hadits ini, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-’Utsaimin rahimahullah berkata, ”Inilah keadilan”.  Inilah penegakkan hukum Allah, yaitu bukan atas dasar mengikuti hawa nafsu. Rasulullah bersumpah, jika Fatimah binti Muhammad mencuri –dan Fatimah tentu lebih mulia secara nasab dibandingkan dengan wanita bani Makhzum tersebut karena Fatimah adalah pemimpin para wanita di surga- maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sendiri yang akan memotong tangannya.”

Kemudian Syaikh Muhammad bin Shalih Al-’Utsaimin rahimahullah melanjutkan, ”Demikianlah, wajib atas pemimpin (pemerintah) untuk tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum. Mereka tidak boleh memihak seorang pun karena hubungan dekat, kekayaannya, kemuliaannya di masyarakat (kabilah/sukunya), atau sebab lainnya” (Syarh Riyadhus Shalihin, 1/2119, Maktabah Asy-Syamilah).

—–

Excerpts taken from: http://muslim.or.id/sejarah-islam/penegakkan-hukum-di-masa-rasulullah-shallallahu-alaihi-wa-sallam.html

Written by: dr. M. Saifudin Hakim, MSc.

Buat Apa ‘Mewahabikan’ Orang? (via Islampos)

Saya mengenal betul orang-orang berjubah putih, berjenggot, dan rajin bersiwak menjelang kumandang iqamat. Ya, para saudara seiman dari Jamaah Tabligh, dengan kelebihan dan kelemahan, adalah insan yang meniti jalan-Nya. Mereka tidak pernah melakukan tudingan ini dan itu terkait amalan kelompok lain. Justru merekalah yang acap dituding begini dan begitu. Sungguh sebuah ketergesaan manakala para anggota dan dai JT dicap ‘wahabi’ oleh kalangan tertentu hanya karena tampilan luar.

Selain ngawur dan tidak sesuai fakta, sungguh terasa gejolak emosi penuding JT tersebut. Sayangnya, tidak hanya JT yang dikategorikan ‘wahabi’, kelompok ataupun harakah yang tidak ada sangkut-paut dengan Muhammad bin Abdul Wahab pun dianggap serupa. Sebuah laman daring bahkan menyebut nyaris semua ormas keagamaan (Islam) yang muncul setelah Orde Baru sebagai ‘wahabi’. Tidak lupa, Persatuan Islam dan Al-Irsyad dikelompokkan sama. Hanya Muhammadiyah yang, entah malu-malu atau segan, tidak dikategorikan ‘wahabi’ meski jelas-jelas gerakan yang bermula dari Hijaz turut menginspirasi lahirnya organisasi bentukan Kiai Haji Ahmad Dahlan.

Mengapa bisa logika berpikir sebagian umat sedemikian kritis dan sensitif menyangkut ‘wahabi’? Bahkan, ada yang sampai siaga membuat barisan penghadang semodel detasemen khusus agar para ‘wahabi’ tidak merusak kebangsaan negeri ini?

Isu ‘wahabi’ sebetulnya sudah lama beredar di negeri ini, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Pergulatan dan perdebatannya menyita banyak pikiran, tenaga, dan kerekatan ukhuwah. Ada yang berujung damai penuh damai untuk saling menenggang perbedaan, tapi tidak jarang yang muncul perpecahan hingga berlapis keturunan. Fatwa sesat-menyesatkan berlaku pada tiap kelompok. Jangan salah, karena masing-masing mendaku pengikut sunnah Nabi Muhammad dan generasi sahabat beliau. Yang terjadi di lapangan: A menuding B, B pun membalas tudingan A.

Karena membuat sibuknya umat untuk saling berfatwa dan mengoreksi kalangan lain inilah, ‘wahabi’ pun dituding sebagai penyebab awal perpecahan. Mufti Johor (Malaysia kini) bahkan pernah ‘menyesatkan’ kaum muda (sebutan lain penyokong dakwah ala ‘wahabi’) Nusantara yang justru suburkan perpecahan tapi abai dengan penetrasi komunis dan misi zending ke tubuh kaum Muslimin. Sebuah tudingan yang sepintas faktual hingga akhirnya tampillah Buya Hamka untuk meluruskan kesilapan berlogika sang mufti tersebut. ‘Wahabi’ di negeri kita, bagi beberapa kalangan di Indonesia, sudah semacam antonim dari ‘ahlus-sunnah’.

Bila hari ini muncul lagi geliat ‘pemwahabian’, ini sebetulnya pendulum yang bergerak ke belakang sejarah saja. Aktor yang menuding masih dari kalangan sama, hanya kali ini pihak tertuding sudah mengalami ‘diaspora’ dalam beragam bentuk. Maka, terjadilah ketergopohan penyimpulan sehingga memukul rata semua kalangan yang bukan di luar dirinya sebagai ‘aliran’ serupa, yakni ‘pengikut wahabi’. Hizbut-Tahrir yang kritis pada ‘wahabi’ dengan ‘terpaksa’ dikelompokkan sama, walau kedua harakah ini kerap berseberangan. Ikhwanul Muslimin yang tarikat sufi Hasan al-Banna tidak kontras dengan pendakwa di sini, juga diserang ‘wahabi’ gaya baru hanya karena metamorfosisnya di negara kita banyak merujuk karya Muhammad bin Abdul Wahab. Pendakwa lupa, IM dan salah satu tokoh pentingnya Yusuf al-Qaradhawi, sering jadi bulan-bulanan kalangan pendaku pengikut ‘wahabi’ tertentu. Pun setali nasib JT sebagaimana disebutkan di awal tulisan ini.

Serangan Ekstrem

Muasal pembalikan babak sejarah di negara kita sebenarnya lantaran ‘ulah’ bersemangat para dai dan pengikut dari saudara-saudara seiman di salah satu faksi di Salafi—yang kadung dipeyorasikan menjadi ‘wahabi’ di Indonesia. Tradisi dan ritual keagamaan ataupun adat yang berlaku di negeri kita tapi sudah dianggap bagian dari sunnah bukannya tanpa kritikan. Kali ini, hadirnya gelombang baru ‘wahabi’ berjubah ‘Salafi’ membuat situasi runyam dan akhirnya muncul ekstremitas baru. Tudingan keras atas praktik-pratik di negara kita yang diperbuat sebagian (besar) umat Islam, meninggalkan jejak keramahan khas negeri ini. Seolah debu-debu padang pasir yang tidak ada kaitannya dengan uslub dakwah islami pun dilibatkan. Justru ‘kekerasan’ bahasan dan tudingan itulah yang menyakiti marwah dan perasaan pihak yang disasar.

Hadirnya faksi yang lebih ekstrem dengan label ‘salafi jihadis’ menambah persengitan suasana mengingat, saat yang sama, penguasa pun merasa berhak melibatkan diri dengan dalih ancaman keamanan. Jadilah, simbiosis dua pihak dan pihak sebagai musuh bersama mendudukkan Muhammad bin Abdul Wahab sebagai gembong teroris dan predikat-predikat anyar yang terkesan mengada-ada penuh kebaruan. Senasib itu, nama Sayyid Quthb yang sering dirujuk aktivis Ikhwan (dan juga dipakai para salafi jihadis) terbawa-bawa hingga penulis Fi Zilal al-Quran ini pun dimasukkan sebagai ‘penjahat’ tanpa disigi pemikirannya terlebih dahulu dengan adil.

Sudah seperti hukum besi, semakin ditempa keras, makin keras pula pihak yang dituding. Gegara pembidahan dan penyesatan kalangan tertentu dari ‘wahabi’, konsolidasi di kalangan tertuding pun terstruktur, ekstensif, dan masif. Senyampang itu, imajinasi keindonesiaan masuk—atau dimasukkan—para alim di lingkaran penguasa untuk bersama-sama ‘meluruskan kesesatan’ yang terjadi. Alih-alih keramahan air menyiram api, kritik dan cela pada pendukung ‘wahabi’, khususnya kalangan Salafi (jihadis), malah ibarat memberikan kayu kering bertumpuk. Dalam konteks keumatan dan keindonesiaan, serangan balik menyesatkan ‘wahabi’ kadang lahirkan tindakan tidak perlu dan penting. Ekstrem dibalas dengan ekstrem, mungkin seimbang, hanya buat apa? Tidak ada keramahan akhlak yang lebih mumpuni selaksa Imam Syafii ketika dituding sebagai pengikut Syiah. Kaum ‘wahabi’ beringas, dibalas beringas, impas memang. Tapi, adakah karakter lebih sebagai ahlus-sunnah? ‘Qishas’ cacian mungkin saja absah, tapi di mana keluhuran budi ketimuran?

Lawan yang beringas, apalagi menyandang sebutan dai, akan berjarak dengan umat yang butuh siraman rohani. Umat tidak butuh ceramah-ceramah provokatif sejatinya. Menyerang penuh kebencian malah sia-sia, kecuali hanya mengokohkan bagi kalangan sendiri saja. Bertindak tegas dengan menghentikan kiprah di tempatnya berdakwah (misalnya masjid) bagi para ‘wahabi’, tentu berbeda dengan menyerang balik penuh beringas lantas soal pribadi dan keluarganya pun kita nistakan. Pikirannya saja yang kita buang; tapi kehormatan sesama Muslim harus tetap dijaga, apatah lagi sang dai ‘wahabi beringas’ itu punya anak-istri. Kalau yang ‘beringas’ saja tetap perlu dihormati sebagai sesama Muslim, bagaimana dengan ‘wahabi’ yang dalam ceramahnya tidak ada pretensi menyerang ritual kita, tetapi kebetulan posisi pandangan pemikirannya berbeda dengan kita; haruskan kita buang, kucilkan dan distigma ‘wahabi’ sesat?!

Menyerang balik akibat orang lain itu mudah. Yang sukar itu menyeimbangkan takaran ‘qishas’ pembelaan kita. Para ‘wahabi’ sudah akut menyerang, lantas seberapa yakin kita terapkan batasan yang tidak malah melampaui kewajaran? Saya dapati sebuah buku dari alim yang biasanya halus budi dan getol melawan aktivis Islam liberal, dalam menilai ‘wahabi’—untuk segi tertentu—beliau menempatkan mazhab Arab Saudi itu dianggap lebih parah (dan bahaya) ketimbang Syiah!

Sungguh, merawat dan membela kehormatan ulama yang dianggap ‘sesat’ oleh ‘wahabi’ boleh-boleh saja dan ini perlu. Jangan sampai keluhuran budi dan kehati-hatian para ulama dengan serampangan dianggap begini dan begitu yang menyakitkan. Klarifikasi menjadi penting. Saat yang sama, klarifikasi tidak perlu sampai memasuki politisasi dan serangan kesumat. Kalau ‘wahabi’ dianggap sering menyerang, sudah sepantasnya umat yang ingin mencerminkan akhlak seorang ahlus-sunnah berbuat tidak berlebihan. Jangan sampai, tindakan ekstrem pihak lain malah munculkan ekstremitas baru bahkan jauh melampaui batas. Bagaimanapun juga, berhati-hati menilai orang lain sesama Muslim akan lebih baik. Menolehi amal pribadi lantas merujukinya dengan dalil yang diajarkan para ulama, akan lebih bijak ketimbang sibuk menyimak perilaku ‘tetangga’.

Kalaupun ada perbedaan, dialog akan lebih arif diperbuat. Bila ilmu terbatas, jalan bertanya hingga keteduhan di hati atas perbedaan yang ada, bisa menjadi jalan keluar. Memegangi pendapat sekuat-kuatnya itu bagus dan harus manakala dalil yang dipakai sahih dan akurat. Bila ada pendapat lain yang lebih kuat, mari rujuki kebijakan dan keluhuran akhlak para imam mazhab. Adakah Imam Syafii ataupun Imam Ahmad mendorong saling menyesatkan ke sesama Muslim? Pun para alim semisal Hasan al-Banna, atau Muhammad bin Abdul Wahab, apakah membolehkan penistaan ritual secara kasar sebagaimana diperbuat saudara seimannya?

Jangan sampai, kita ribut dengan urusan ‘wahabi’, tapi kita lupa berkonsolidasi. Lupa siapa kawan dan lawan. Ironis tentunya, pada umat lain kita bertenggang rasa dan begitu getol jalinkan toleransi, pada saudara sendiri malah dicaci maki. Pun begitu, kepada yang dianutinya kita tidak kritis, tapi pada produk ijtihad ulama lintas mazhab kita begitu getol mencari lubang. Mari, mari, kita sibuki dengan amal sendiri sembari terus mengkaji pemikiran di jantung gerakan ataupun mazhab yang dianuti, seraya menoleransi saudara seiman yang kita sayangi.

——

Written by: Yusuf Maulana

Taken from: https://www.islampos.com/buat-apa-mewahabikan-orang-160149/