Kesesatan Syiah Menurut Ibnu Khaldun (via MIUMI)

Akhir-akhir ini, para penganut, pendukung, dan pejuang Syiah di Indonesia merasa di atas angin. Selain terbitnya buku “Syiah Menurut Syiah, 2014″ oleh organisasi resmi Syiah, Ahlul Bait Indonesia (ABI) yang diberi kata pengantar oleh Menteri Agama, Drs. H. Lukman Hakim Saefuddin.

Tahun 2014 juga menyaksikan perhelatan Konferensi Internasional Gerakan Ekstrimisme dan Takfiri dalam Pandangan Ulama Islam “World Congress on Extremist and Takfiri Movements in the Islamic Scholar’s View” (23-24/11/2014) di Kota Qum Iran yang dihadiri 80 negara. Kesemua yang hadir disaring dari 2000 tokoh di seluruh dunia, lalu dipilah dan diundang sekitar 420 tokoh. Akhirnya yang hadir adalah sebanyak 315 orang, dengan prosentase 40% Syiah dan 60% Ahlussunnah. Tokoh-tokoh tersebut diambil dari mereka yang punya pengaruh dari kalangan ulama, intelektual, dan akademisi, yang memiliki semangat persatuan dan kesatuan serta melawan segala bentuk ekstrimisme takfiri, (www.abna.com. 23/11/2014).

Dari Sulawesi, ada beberapa tokoh akademis dan ulama yang turut diundang ke acara konferensi internasional tersebut. Melihat tema konferensinya, secara substansial pasti kita setuju semuanya, karena menekankan persatuan (al-ittihad), persaudaraan antarsesama muslim (ukhuwwah islamiyah), mereduksi segala bentuk kekerasan tanpa alasan syar’i, bahkan mengkafirkan sesama muslim tanpa merujuk pada ketetapan dalil baik Al-Qur’an, sunnah, dan fatwa para ulama muktabar.

Namun persoalannya tidak sampai di situ. Kedatangan para ulama dan akademisi dari kalangan Ahlussunnah ke Qom, Iran untuk menghadiri konferensi internasional tersebut menjadi bahan jualan para penganut dan pejuang Syiah Indonesia, lebih khusus yang kuliah di Iran dan mendapat beasiswa.

Ismail Amin misalnya, selain menulis artikel di koran-koran lokal Makassar, Ulama Sulsel dan Islam Rahmatan Lil-Alamin (Tribun Timur. 28/11/2014); Pesan Perdamaian dari Rakyat Persia (Harian Fajar, 29/11/2014) dengan menyebut sederet tokoh lintas organisasi dan lembaga pendidikan di Sulsel yang turut hadir dalam perhelatan ilmiah tersebut. Umpamanya adalah nama-nama seperti Prof. Dr. Qadir Gassing sebagai Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr. Arifuddin Ahmad sebagai Dekan Fak. Ushuluddin dan Filsafat, Dr.KH. Mustamin Arsyad atas nama MUI Makassar, dan seabrak nama tokoh lainnya, lokal maupun nasional.

Persoalannya semakin rumit, karena ia memaksakan kehendak, setidaknya dalam berbagai pernyataannya di media sosial seperti di Facebook yaitu dengan menyatakan bahwa bahwa kedatangan para ulama dan tokoh tersebut sebagai bentuk kekagumannya atas para ulama di Iran. Bahkan menurut pria yang mengaku kuliah di Mostafa University of Iran ini, banyak dari ulama kita yang antre untuk hanya sekadar cipika-cipiki dengan para Ayatollah.

Kekaguman para ulama dan tokoh akademis, baik lokal (Makassar) maupun nasional, kepada ulama Syiah Iran dimanfaatkan sebagai legitimasi keshahihan ajaran Syiah, sekaligus sebagai propaganda penyebaran Syiah di Indonesia. Dan ini memang sudah menjadi taktik Syiah dalam melanggengkan penyebaran faham mereka di tengah masyarakat Ahlussunnah. Bahkan, nama saya pun dibawa-bawa dan disebutkan konon sangat tertarik untuk berkunjung ke Iran, namun karena permasalahan visa sehingga tidak dapat mengunjungi negeri para mullah itu. Tentu saja, ini adalah tuduhan tak berdasar rekaan Ismail Amin.

Padahal sejatinya, para ulama, terutama dari Makassar yang berangkat ke Iran untuk menghadiri konferensi Internasional tersebut tidak ada sangkut-pautnya dengan legitimasi ajaran Syiah dan dukungan penyebarannya di kalangan masyarakat berpaham Ahlussunnah. Kedatangan mereka jelas dengan tujuan mulia, ukhuwah islamiyah dan mereduksi kekerasan atas nama agama.

Karena itu, perbuatan konyol, bahkan sebuah fitnah yang keji jika harus menjual nama para tokoh dan ulama kita untuk melegitimasi ajaran sesat Syiah, yang sudah difatwakan kesesatannya, mulai dari Imam Syafi’i pada abad ke-3 Hijriah hingga penganut mazhabnya di abad ke-15 Hijriah ini.

***

Karena para pengusung dan pengasong aliran sesat Syiah di Indonesia banyak menjual nama-nama tokoh dan ulama untuk melegitimasi dan menjustifikasi kebenaran ajaran mereka, supaya dapat disebarkan dengan mudah dan diterima masyarakat umum, maka ada baiknya jika kita kembali menoleh ke masa lalu. Khususnya kita harus mengangkat pemikiran dan pemahaman ulama muktabar kita, yang telah diakui kepakarannya oleh para ilmuwan Timur maupun Barat.

Salah satunya adalah Ibnu Khaldun (1332-1406 M) dengan magnum opus-nya yang diberi judul “Al-Muqaddimah” sebagai pengantar kitab induknya “Al-Ibar, wa Diwan Al-Mubtada’ wa Al-Khabar, fi Ayyam Al-’Arab wa Al-’Ajam wa Al-Barbar, wa man Asharuhum min dzawi As-Sulthani Al-Akbar”.

Tentang kehebatan dan derajat keilmuan Ibnu Khaldun, saya kutip perkataan seorang orientalis sekaligus pakar sejarah, Arnold Toynbee. “In the Prolegomena [Al-Muqadimmah] to his Universal History he has conceived and formulated a philosophy of history which is undoubtedly the greatest work of its kind that has ever yet been created by any time or place.” (Lihat, A Study of History: The Growths of Civilization [New York: Oxford University Press, 1962]).

Syamsuddin Arif menyebutnya, Kitab “Al-Mukaddimah” karya Ibnu Khaldun tak ubahnya bagaikan kapsul yang memuat ekstrak prinsip-prinsip yang bekerja di balik aneka manifestasi ilmu pengetahuan, pencapaian, dan pengalaman manusia dari masa ke masa, (Orientalis & Diabolisme Pemikiran, Jakarta: Gema Insani, 2008).

Kepakaran Ibnu Khaldun dari berbagai disiplin ilmu, terutama sosiologis sudah diakui oleh jumhur ulama dan ilmuan, karena itulah dia mendapat gelar “Bapak Sosiologi”. Kali ini saya tidak mengangkat masalah sosiologis dalam kitab Al-Muqaddimah, melainkan pemaparan dan pandangannya terhadap aliran sesat Syiah.

Pada Pasal ke-27, Kitab “Kerajaan-Kerajaan Secara Umum, Kerajaan, Kekhalifahan, Jabatan Kepemimpinan, dan Semua yang Berhubungan dengannya”, dengan tema “Aliran-aliran Syiah dan Hukum Menegakkan Imamah”, Ibnu Khaldun memulai pembahasannya dengan memaparkan arti Syiah dari segi etimologi dan terminologi.

Katanya, Asy-Syi’ah secara etimologi berarti sahabat dan pengikut. Sedangkan dalam terminologi, para pakar hukum Islam dan pakar ilmu kalam, baik klasik maupun kontemporer diartikan sebagai pengikut Imam Ali bin Abi Thalib. Seluruh aliran Syiah bersepakat bahwa imamah bukanlah kepentingan umum, yang persoalannya diserahkan pada pilihan masyarakat dan pengangkatannya tergantung mereka. Imamah merupakan salah satu rukun Islam dan perinsip dalam Islam menurut Syiah.

Tidak seorang Nabi pun–lanjut Ibnu Khaldun–bagi Syiah boleh melalaikannya dan tidak pula melimpahkannya kepada masyarakat. Mereka harus mengangkat pemimpin dari golongan mereka sendiri, dan imam yang diangkat sebagai pemimpin itu harus bersifat ma’shum atau terbebas dari dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil.

Syiah meyakini, terang Ibnu Khaldun, bahwa Ali bin Abi Thalib telah diangkat Rasulullah menjadi imam berdasarkan teks-teks yang mereka kutip dan mereka takwilkan sesuai kehendak, yang sama sekali tidak dikenal oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, dan tidak pula terdapat dalam kitab hadis. Teks-teks yang mereka kutip sebagian besar adalah maudhu’ alias palsu belaka, terdapat cela dalam sanadnya, atau terjadi penakwilan yang menyimpang terlalu jauh. Bagi orang Syiah, teks-teks tersebut terbagi menjadi dua bagian, jali atau tersurat dan khafi atau tersirat, (Ibnu Khaldun, Al-Muqaddimah, [terj.], Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001). Penjelasan Ibnu Khaldun terkait kesesatan Syiah begitu panjang, gamblang, dan sistematis.

Pernyataan di atas sudah cukup memadai untuk menetapkan bahwa epistemologi akidah syiah sangat rapuh bahkan tidak berdasar karena berpijak di atas dalil yang absurd.

Segenap ajaran agama Syiah tidak terbangun di atas Al-Qur’an dan hadis sebagaimana dipahami Ahlussunnah, melainkan membangun ajaran sendiri dari dalil yang mereka tafsirkan secara serampangan, dan pada tahap tertentu menciptakan ayat dan hadis palsu untuk menjustufikasi ajaran mereka.

Wajar saja, jika pembahasan masalah Syiah, dalam Al-Muqaddimah, ditutup oleh Ibnu Khaldun dengan perkataan, Allah berkuasa menyesatkan siapa saja yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk menuju jalan yang lurus kepada siapa saja yang dikehendakinya.

Maksudnya, Allah menyesatkan Syiah dan membiarkan mereka terus berkubang dalam kesesatan, dan Allah senantiasa memberi petunjuk dan jalan yang lurus kepada golongan Ahlussunnah wal-Jamaah.

Wallahu A’lam!

—–

Link: http://miumipusat.org/wp/kesesatan-syiah-menurut-ibnu-khaldun/

Written by: Ilham Kadir, Peserta Kaderisasi Seribu Ulama Baznas-DDII/Mahasiswa Doktor Pendidikan Islam UIKA Bogor.

Masyarakat Tauhid Sebagai Masyarakat Alternatif – PART 1/2 (via Islampos)

Masyarakat dalam Terminologi

Berangkat dari sekumpulan individu-individu yang menetap pada satu daerah dan membentuk sebuah sistem, suatu masyarakat itu muncul dan ada. Di mana di dalam sistem itu terjadi suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas. Masyarakat juga bisa diartikan sebuah komunitas yang interdependen (saling tergantung satu sama lain). Kata “masyarakat” sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab, yaitu musyarak.

Masyarakat bisa pula diartikan sebagaimana pendapat Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani, bahwa sekelompok manusia dapat dikatakan sebagai sebuah masyarakat apabila memiliki pemikiran, perasaan, serta sistem/aturan yang sama. Dengan kesamaan-kesamaan tersebut, manusia kemudian berinteraksi sesama mereka berdasarkan kemaslahatan.

Atau bisa juga dengan meminjam artian masyarakat dari Ibnu Khaldun, yaitu masyarakat sebagai sekumpulan manusia yang berkontribusi dalam menjalankan aktivitasnya sebagai penggerak di bumi ini. Di mana sekumpulan manusia ini, mempunyai peranan penting dalam mengakumulasikan menjadi sebuah kumpulan atau negara yang makmur.

Konsepsi Masyarakat Tauhid Sebagai Alternatif

Berbicara mengenai masyarakat tak akan pernah lepas dari unsur pembentuknya seperti apa yang telah disebutkan di atas, yaitu individu atau manusianya. Memulai langkah pembentukan masyarakat yang di awali melalui pembinaan individu haruslah ditempuh dengan langakah awal yang benar. Sebab mengawali pembinaan individu dengan langkah yang benar akan mengokohkan pondasi dari sebuah masyarakat yang akan dibangun.

Pembangunan masyarakat alternatif adalah pembentukan realitas alternatif yang lebih baik dari sebuah tatanan masyarakat yang tegak di tengah-tengah masyarakat yang telah ada. Sebagai bentuk dari cara meninggalkan dan menjadikan tidak relevannya realitas buruk yang ada pada masyarakat saat ini. Maka dari itu diperlukan pembinaan individu-individu yang mengarah pada satu kesatuan. Yaitu pembinaan individu yang akan melahirkan manusia-manusia tauhid. Sebab hanya manusia tauhid yang memiliki kesatuan pandangan hidup, yaitu pandangan hidup tauhid.

Pandangan hidup tauhid ini tentu bukan saja hanya mengesakan Allah seperti diyakini oleh kaum monoteis, melainkan juga meyakini kesatuan pencipta (unity of creation), kesatuan kemanusiaan (unity of mankind), kesatuan tuntunan hidup (unity of quidance), kesatuan tujuan hidup (unity of purpose of life), dan kesatuan eksistensi (tauhidul wujud). Yang semua ini merupakan derivasi dari kesatuan Ketuhanan (unity of Godhead) yaitu Allah azza wa jalla.

—–

To be continued

—–

Written by: Muhammad Syihabulhaq, Pegiat Masyarakat Persaudaraan Muslim Indonesia (MPMI) dan Anggota PD KAMMI Sumedang

Taken from: https://www.islampos.com/masyarakat-tauhid-sebagai-masyarakat-alternatif-1-155707/

Solidaritas Sosial dalam Perspektif Ibnu Khaldun (via Islampos)

Berbicara tentang politik tidak lepas dari konsep negara dan kekuasaan. Dalam KBBI tahun 2008, Negara diartikan sebagai organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Definisi lainnya yakni kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasikan di bawah lembaga politik, mempunyai kekuasaan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan. Sedangkan kekuasaan merupakan suatu kemampuan untuk menggunakan pengaruh kepada orang lain; artinya kemampuan untuk mengubah sikap atau tingkah laku individu atau kelompok.

Polemik negara dan kekuasaan menjadi diskursus utama dalam ilmu politik dan meruncing hingga abad ke-20. Polemik tersebut berkisar pada persoalan mana yang harus didahulukan untuk mencapai tujuan politik—Apakah dengan mendirikan negara sebagai sebuah badan struktural yang membenahi kebijakan sosial ataukah dengan menanamkan kekuasaan sebagai basis pengaruh dalam sebuah idealisme. Beberapa sarjana ilmu politik kontemporer memiliki perbedaan persepsi terhadap titik sentral dalam kajian ilmu politik. Pendapat pertama, menyatakan bahwa pusat kendali ada pada negara dalam artian bahwa negara sebagai titik poros dalam mencapai tujuan. Selain itu, negara adalah satu-satunya organisasi (par excellence) yang pernah diciptakan manusia.[1]

Jika ditelusuri dari segi keanggotaannya, negara merupakan organisasi yang memiliki badan struktur sehingga mampu melegitimasi dan mengeluarkan kebijakan serta mengintegrasi beberapa kepentingan politik. Pendapat kedua, konsep kekuasaan dianggap paling penting dan dominan dalam mencapai tujuan. Kekuasaan menjadi inti pokok permasalahan sedangkan negara menurut pandangan bebarapa ahli adalah hanya sebagai wadah atau kulit terluar dalam mencapai tujuan. Dari kedua pendapat bersebrangan tersebut, sejarah perkembangan ilmu politik memperlihatkan bahwa konsep negara merupakan konsep paling dominan yang sering dikaitkan dalam politik namun sejalan dengan perkembangannya yang dimulai sejak abad ke-20,  mulai muncul perubahan diskursus bahwa ilmu politik berubah pembahasan dari ilmu negara menjadi ilmu kekuasaan. Pertanyaan terpenting adalah bagaimanakah pandangan Islam dan sejarah Islam dalam memandang realitas konsep kekuasaan dan negara dalam mencapai tujuan? Hal yang menarik untuk dianalisis adalah bagaimana proses politik Islam hingga mampu menancapkan pengaruh sampai dua pertiga dunia? Bagaimana pula proses politik Islam yang dimulai sejak hijrah Nabi Muhammad Saw mampu mewujudkan Madina state? Politik kenegaraan atau politik kekuasaan?

Konsep negara dan kekuasaan di dalam politik Islam tidak bisa dipisahkan, tidak seperti yang terjadi di Eropa. Politik Islam merupakan politik yang berbasis teokrasi. Hubungan keduanya bak sisi mata uang yang saling bersinergis dan bernilai. Berdirinya negara membutuhkan kekuasaan begitu pula sebaliknya. Agama sebagai penancap legitimasi kekuasaan membutuhkan negara sebagai institusi yang mampu menaungi kepentingan dan kebutuhan manusia. Para teoritis politik Islam klasik mengkaitkan persoalan negara dengan kepentingan realitas kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial dan spiritual yakni kebutuhan untuk bekerjasama mencakup solidaritas kemasyarakatan dan ibadah. Ahli politik Islam pula melihat negara sebagai representatif hasil rasionalitas masyarakat untuk melaksanakan dien (agama). Diin merupakan kata yang menunjuk pada solidaritas sesama muslim dan kesetiaan pada wahyu.[2]

Hubungan negara dan kekuasaan di dalam Islam tidak lepas dari konsep manusia. Dalam hal ini manusia melakukan interaksi secara berkoloni baik untuk kebutuhan sosial maupun kebutuhan spiritualnya. Ukhuwwah Islamiyyah atau konsep persaudaraan Islam yang didengungkan sejak masa kenabian dirasa menjadi titik pusat dalam menganalisis konsep negara atau kekuasaan.

Jika kita meneliti kembali kepada sejarah kelahiran Islam di Mekah (berlangsung selama 13 tahun) dan Madinah (10 tahun) hingga terbentuknya negara pertama yakni Madina-state, kita akan mampu mengambil strategi politik yang dilakukan Nabi Saw sehingga mampu menanamkan pengaruh begitu besar di dunia Arab. Analisis penulis terkait konsep awal kuatnya politik Islam sehingga memunculkan Madina-state sebagai negara ideal yakni berasal dari kekuasaan. Jika diteliti lebih lanjut bahwa konsep kekuasaan didasarkan pada sebuah jalinan persaudaraan yang terbentuk sehingga membentuk solidaritas bersama dan melahirkan kekuasaan absolut. Piagam Madinah merupakan konvensi seluruh warga Madinah, tidak hanya diakui oleh muslim, Anshar dan Muhajirin saja tetapi juga Yahudi dan Nasrani sebagai warga yang dilindungi dalam Madina-state.

Sikap Nabi yang menjunjung tinggi musyawarah inilah menjadikan solidaritas kian menguat. Sikap solidaritas yang dimaksud bukanlah mencampurkan iman menjadi satu seperti yang dilakukan di zaman modern namun isu bersama dan keamanan nasional yang menjadikan Islam, Yahudi dan  Nasrani mampu hidup berdampingan dan bersinergi dengan catatan tidak adanya intervensi yang merusak tatanan nilai keyakinan.

Konsep solidaritas inilah yang menurut Ibn Khaldun, seorang filsuf dan bapak sosiolog muslim yang hidup di abad ke-14 M yakni zaman kemunduran Islam disebut sebagai konsep ashabiyah. Ashabiyah dalam pandangan Ibn khaldun tentu berbeda dengan konsep ashabiyah yang sekarang yang telah mengalami konotasi negatif yakni fanatisme. Konsep ashabiyah Ibn Khaldun pada awalnya muncul sebagai akibat penafsiran dari salah satu karakter yang diajukan untuk memimpin kekhilafahan yakni harus berasal dari suku Quraisy (pembatasan suku tertentu). Ibn Khaldun berusaha menafsirkan suku Quraisy itu melalui konsep ashabiyah, yakni solidaritas bukan tafsiran leksikal melainkan metafora atau majas. Ibn Khaldun mengemukakan pula pandangan yang umum terdapat dalam pemikiran politik yang berasal dari Yunani kuno, bahwa manusia itu pada dasarnya adalah makhluk politik (Zoon Politicon). Artinya mereka harus hidup bermasyarakat dalam sebuah kota atau negara.[3]

Dalam Muqaddimah Ibn Khaldun disebutkan bahwa untuk menegakkan dinasti, kerajaan, khilafah, pangkat pemerintahan dibutuhkan solidaritas yang kuat dan solidaritas yang kuat berasal dari agama bukan kepentingan posisi jabatan dan gerakan agama tanpa solidaritas sosial tidak akan pernah berhasil. Besarnya suatu negara, luas daerahnya dan panjang usianya tergantung kepada kekuatan pendukungnya yang memiliki kesamaan orientasi—Ambisi posisi jabatan dirasa akan tereduksi dengan adanya tujuan agama yang sama yakni mensyiarkan kebenaran dan mencapai kemaslahatan umat. Dan hal tersebut tidak akan berhasil jika solidaritas sosial tidak mendapatkan ruang berdaulat dalam kenegaraan yakni sebuah lembaga terhormat yang memiliki hak kuasa dan menguasai rakyat melalui kekuatan persenjataan dan militer yang jitu. Jadi pada intinya bahwa solidaritas yang kuat, agama, kedaulatan yang terhormat dengan militer yang jitu adalah tiga hal yang digunakan untuk mencapai tujuan dan diperlukan untuk mendirikan negara yang kokoh sehingga Madina-state sebagai role model pemerintahan Islam akan berdiri kembali di zaman modern ini.

Satu hal yang harus direnungkan dalam tulisan ini yakni sebuah sikap politik Ali bin Abi Thalib ra dalam melegitimasi kekuasaan dengan tanpa menjadikan agama sebagai bahan olokan politik.

“Kita membangun dunia dengan merobek-robek agama, tak agama kita bersisa tak juga bangunan kita.”
(Muqaddimah Ibn Khaldun, hal. 257)

Artinya gunakan agama secara proporsional; bukan sebagai alat politik untuk mencari kekuasaan semata dan berakhir pada kehancuran dan runtuhnya kewibawaan negara namun sebagai alat untuk menguatkan identitas dan kemaslahatan berbangsa dan bernegara tentu dengan tujuan yang lebih jelas. Selain itu cermati pernyataan Abu Shakhar jika dikaitkan dengan fenomena kekinian politik Islam yakni:

Saya heran atas perjuangan massa
di antara daku dengannya
begitu perjuangan berhenti
masa pun jadi leha-leha

Larik-larik tersebut mengisaratkan bahwa terjadi dekadensi yang mengakibatkan hilangnya kultur dan ruh politik dalam Islam. Ashabiyah yang menggebu dengan tanpa ilmu dan tujuan tentu akan bermasalah dan hanya meninggalkan cacat baik bagi tujuannya maupun pejuangnya. Hal inilah yang harus menjadi titik cermat kita sebagai calon pemimpin negara. Harus ada resolusi untuk menanggulangi krisis politik di dalam Islam dengan cara mendirikan negara melalui solidaritas sosial dengan landasan yang kuat dan orientasi yang jelas sehingga Madina-state yang diharapkan akan terekonstruksi kembali di zaman modern ini.

—–

Bibliography:

–  Ahmadie (Penj.). 2000. Muqaddimah Ibn Khaldun. Jakarta: Pustaka Firdaus

– Huntington, Samuel P. 2003. Prajurit dan Negara: Teori dan Politik Hubungan Militer-Sosial. Jakarta: Grasindo

–  Kamil, Sukran Prof. Dr. 2013. Pemikiran Politik Islam Tematik: Agama Dan Negara, Demokrasi, Civil Society, Syariah Dan HAM, Fundamentalisme, Dan Antikorupsi. Jakarta: Kencana Prenada Media

–  Zainuddin, A. Rahman. 1992. Kekuasaan Dan Negara: Pemikiran Politik Ibnu Khaldun. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

–  Zarkasyi, Hamid Fahmi. 2009. Identitas dan Problem Politik Islam. Jurnal Pemikiran dan Peradaban Islam Vol. V. No. 2

Footnotes:

[1] A. Rahman Zainuddin, Kekuasaan Dan Negara: Pemikiran Politik Ibnu Khaldun, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hal. 4

[2] Prof. DR. Sukron Kamil, M.A., Pemikiran Politik Islam Tematik: Agama dan Negara, Demokrasi, Civil Society, Syariah dan HAM, Fundamentalisme, dan Antikorupsi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 5

[3] Op. Cit., 77

—–

Written by: Melia Irawan

Mahasiswa Pasca Sarjana Pusat Studi Timur Tengah dan Islam
Jurusan Politik dan Hubungan Internasional) Universitas Indonesia
Penggiat Komunitas Penggenggam Hujan UI

Taken from: http://www.islampos.com/negara-dan-solidaritas-sosial-dalam-perspektif-ibnu-khaladun-89092/