Siapa Pemegang Kekhilafahan Setelah Khulafa’ur Rasyidin? (via Islampos)

Kedudukan sebagai khalifah setelah wafatnya Rasulullah SAW dijabat oleh beberapa sahabat Rasulullah SAW. Mulai dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan terakhir Ali bin Abi Thalib. Keempat sahabat itu disebut Khulafa’ur Rasyidin dan mereka merupakan khilafah yang adil dan bijaksana serta membawa kemajuan bagi Islam.

Lalu, siapakah yang memimpin Makkah setelah kekhilafahan mereka?

Kekhilafahan Mekkah selanjutnya dijabat oleh al-Hasan bin Ali, putra Ali bin Abi Thalib selama beberapa bulan. Namun, karena al-Hasan menginginkan perdamaian dan menghindari pertumpahan darah, maka al-Hasan menyerahkan jabatan kekhalifahan kepada Mu’awiyah.

Akhirnya penyerahan kekuasaan ini dapat mempersatukan umat Islam kembali dalam satu kepemimpinan politik di bawah Mu’awiyah ibn Abi Sufyan. Di sisi lain, penyerahan itu juga menyebabkan Mu’awiyah menjadi penguasa absolut dalam Islam.

Tahun 41 H (661 M) atau tahun persatuan itu, dikenal dalam sejarah sebagai tahun jama’ah (‘amul jama’ah). Maka dengan demikian berakhirlah masa yang disebut dengan masa Khulafa’ur Rasyidin dan dimulailah kekuasaan Bani Umayyah dalam sejarah politik Islam.

Muawiyah dikenal sebagai politikus dan administrasi yang pandai. Ia juga seorang yang piawai dalam merencanakan taktik dan strategi, di samping kegigihan dan keuletannya serta kesediaanya menempuh berbagai cara dalam berjuang untuk mencapai cita-citanya karena pertimbangan politik dan situasi tertentu.

Walaupun Muawiyah mengubah sistem pemerintahan menjadi monarki, namun Dinasti ini tetap memakai gelar khalifah. Pengelolaan administrasi pemerintahan dan stuktur pemerintahan dinasti Umayyah merupakan kelanjutan dari pemerintahan Khulafa’ur Rasyidin yang diciptakan oleh khalifah Umar. Wilayah kekuasaan yang luas itu dibagi menjadi beberapa provinsi dan setiap provinsinya dikepalai oleh seorang gubernur.

Di tingkat pemerintahan pusat dibentuklah beberapa lembaga dan departemen seperti al-kitab, al-hajib dan diwan. Lembaga lainnya di bidang pelaksanaan hukum, yaitu al-nizham al-qadhai terdiri dari 3 bagian yaitu; al-qadha, al-hisbat dan al-mazhalim.

Ciri-ciri khusus yang membedakan bani Umayah dari praktek pemerintahan Khulafa’ur Rasyidin dan pemerintah dinasti Abbasyiah adalah sebagai berikut:

  1. Unsur pengikat bangsa lebih ditingkatkan pada kesatuan politik dan ekonomi dimana khalifah adalah jabatan sekuler dan berfungsi eksekutif
  2. Kedudukan khalifah hanya sebagai kepala pemerintahan dan masih mengikuti tradisi kedudukan syaikh (kepala suku) Arab, di samping ini lebih banyak mengarahkan kebijaksanaan pada perluasaan kekuasaan politik atau perluasan wilayah kekuasaan negara. Dinasti ini bersifat eksklusif karena lebih mengutamakan orang-orang berdarah Arab duduk dalam pemerintahan dan orang-orang non Arab tidak mendapat kesempatan yang sama luasnya dengan orang-orang Arab;
  3. Qadhi (hakim) mempunyai kebebasan dalam memutuskan perkara. Di samping itu, dinasti tidak meninggalkan unsur agama dalam pemerintahan. Formalitas agama tetap dipatuhi dan terkadang menampilkan citra dirinya sebagai pejuang Islam.
  4. Ciri lain dinasti ini kurang melaksanakan musyawarah. Karenanya kekuasaan khalifah mulai bersifat absolut walaupun belum begitu menonjol. Dengan demikian tampilnya pemerintahan Dinasti Umayyah mengambil bentuk monarki, merupakan babak kedua dari praktek pemerintahan umat Islam dalam sejarah.

—–

Edited by: @pokamamil

Taken from: http://www.islampos.com/siapa-pemegang-kekhilafahan-setelah-khulafaur-rasyidin-138412/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s