The Dangers of Democracy Series: Demokrasi Sudah Gagal Sejak Zaman Yunani Kuno (via Islampos)

Baru-baru ini seorang aktifis dakwah melahirkan perasaan geram. Facebook miliknya dipenuhi dengan kritik pedas terhadap demokrasi. Ternyata kegusaran aktivis dakwah tersebut tidak kesaorangan. Puluhan komentar susul menyusul menyatakan hal serupa, hingga salah seorang melayangkan pertanyaan dari mana konsep tata negara demokrasi ini muncul.
Sejarah demokrasi awal: Sebuah ide yang menuai kritikan

Demokrasi, rasanya sudah tidak lagi asing terdengar di telinga kita. Hampir di setiap waktu pada abad 20, demokrasi menjadi sistem paling laris di pasaran dunia. Banyak negara mengadopsi demokrasi sebagai teras dalam konstitusi kenegaraan mereka, termasuk negara mayoritas muslim seperti Indonesia dan Malaysia.

Demokrasi awalnya dinilai sebagai sistem terbaik karena menekankan sebuah sistem yang mementingkan kesejahteraan rakyat sekaligus membuka pintu kepada aspirasi rakyat. Kononnya ia mengacu kepada pemerintahan yang dibentuk dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat pada zaman Yunani kuno. Bagi pengusung idea demokrasi, hal ini memungkinkan kerana secara etimologi demokrasi berasal dari dua kata demos, yakni rakyat dan kratia yang berarti pemerintahan.

Namun berkaca dengan kondisi negara-negara dunia yang menerapkan demokrasi, ternyata sistem ini justru mengalami kegagalan waktu demi waktu. Aspirasi rakyat yang tadinya menjadi “tuhan” kini hanya menjadi marhein dan juga mangsa kepada para penghisap darah.

Di Amerika, misalnya, pendapat ini dikeluarkan oleh Gallup dan menunjukkan bahwa sokongan rakyat AS terhadap Kongres menurun dari 23 persen menjadi 18 persen pada Februari lalu. Dukungan publik terhadap Kongres dilaporkan telah menurun lebih rendah daripada 20 persen untuk pertama kalinya sejak Tea Party dan GOP (Grand Old Party, atau sebutan untuk Partai Republik), tahun ini. Bahkan golongan berkecuali (bebas) yang mendukungi Kongres turut turun dari 23 persen pada Februari menjadi 15 persen saja.

Walaupun demikian, para pengusung demokrasi tetap mengeliat (menafikan) bahwasanya menurut mereka keburukan sistem demokrasi selama ini disebabkan perilaku individu dan bukan sistemya. Mungkin karena mereka lupa bahwa demokrasi memiliki basis (asas) kapitalisme dan liberalisme sehingga yang dimaksud dengan “rakyat” telah menjadi kabur artiannya.

0501 dahl in Demokrasi Sudah Gagal Sejak Zaman Yunani Kuno

Robert Dahl

Ahli Tata Negara, Robert Dahl, seperti dikutip oleh Riza Sihbudi dalam bukunya, “Menyandera Timur Tengah” (2005), menyatakan bahwa sebenarnya kata “rakyat” dalam demokrasi Yunani berbeda sekali dengan apa yang kita pahami pada masa ini. Dalam konteks Yunani Kuno pada masa itu, kata “rakyat “ tidak lebih sekumpulan manusia dari sebuah “polis” atau kota kecil. Hal tersebut membawa konsekuensi logis bahwa apa yang disebut sebagai demokrasi dalam pengertian aslinya sudah berbeda dengan demokrasi dalam pemahaman kontemporer.

Dalam pandangan Yunani Kuno (awal abad ke 6 sampai ke 3 SM), demokrasi harus memenuhi enam syarat:

  1. Warga Negara harus cukup serasi dalam kepentingan mereka
  2. Mereka harus padu dan homogen
  3. Jumlah warga Negara harus kecil (bahkan kurang dari 40.000)
  4. Warga Negara harus dapat berkumpul dan secara langsung memutuskan legislasi
  5. Warga Negara juga berpartisipasi aktif dalam pemerintah
  6. Negara kota sepenuhnya otonomi.

Kesemuanya itu jelas tidak dipenuhi oleh demokrasi modern baik secara praktis maupun teori. Lanjut Dahl lagi, kewarganegaran harus ekslusif dan bukan inklusif seperti yang terdapat dalam demokrasi modern. Demokrasi model ini saja sudah pun mendapat kritikan tajam oleh Aristotle (348-322 SM) dengan menyebut demokrasi sebagai Mobocracy atau the rule of the mob.

Ia menggambarkan demokrasi sebagai sebuah sistem yang bodoh, karena sebagai pemerintahan yang dilakukan oleh massa, demokrasi tidak  akan lebih baik dari anarkisme dan sangat sulit dibayangkan adanya suatu kelompok yang besar (mayoritas) memimpin kelompok yang jumlahnya lebih kecil (minoritas).

Menurut Aristotle bila negara dipegang oleh banyak orang (lewat perwakilan legislatif) akan berbuah petaka. Dalam bukunya ‘Politics’, Aristotle menyebut Demokrasi sebagai bentuk negara yang buruk (bad state). Menurutnya negara Demokrasi yang memiliki sistem pemerintahan oleh orang banyak; dimana satu sama lain memiliki perbedaan (atau pertentangan) kepentingan, perbedaan latar belakang sosial ekonomi, dan perbedaan tingkat pendidikan.

Pemerintahan yang dilakukan oleh sekelompok minoritas di dewan perwakilan yang mewakili kelompok mayoritas penduduk itu akan mudah berubah menjadi pemerintahan anarkis, menjadi tapak pertempuran konflik kepentingan berbagai kelompok sosial dan pertarungan elit kekuasaan.

Perbedaan-perbedaan tersebut menjadi penghalang kepada terwujudnya pemerintahan yang baik. Konsensus sulit dicapai dan konflik mudah terjadi. Apa kata Aristotle ternyata mirip dengan kondisi di Indonesia saat ini, dimana kepentingan para penguasa dan telah menjadi tayangan yang kita saksikan akhir-akhir ini.

Kebebasan yang menghancurkan

Selain Aristotle, Plato (472-347 SM) juga melontarkan kritik tajam. Andai ia masih hidup, rasanya pasti ia ingin mematahkan buku The End of History and The Last Man (1999) karangan Francis Fukuyama yang mengatakan Demokrasi Liberal adalah pemenangan dari benturan peradaban manusia modern.

Plato justru menekankan bahwa sesungguhnya liberalisasi itulah yang menjadi akar Demokrasi, sekaligus puncak bencana mengapa negara demokrasi akan gagal selama-lamanya.

Dalam pemerintahan demokratis, kepentingan rakyat diperhatikan sedemikian rupa dan kebebasan pun dijamin oleh pemerintah. Semua warga negara adalah orang-orang yang bebas. Kemerdekaan dan kebebasan merupakan prinsip yang paling utama.
Lebih lanjut Plato mengatakan:
...they are free men; the city is full of freedom and liberty of speech, and men in it may do what they like. (Republic, page: 11)

…mereka adalah orang-orang yang merdeka, negara yang penuh dengan kemerdekaan dan kebebasan berbicara, dan orang-orang di dalamnya boleh melakukan apa yang disukainya.

Dan orang-orang semakin mengejar kemerdekaan dan kebebasan yang tidak terbatas. Akibatnya ialah bencana bagi negara dan juga bagi para warganya sendiri. Setiap orang ingin mengatur diri sendiri dan berbuat sesuka hatinya sehingga timbullah berbagai kerusuhan yang disebabkan oleh berbagai tindakan kekerasan (violence), ketidaktertiban atau kekacauan (anarchy), perlakuan tidak bermoral (licentiousness) serta ketidaksopanan (immodesty).

Menurut Plato, pada masa itu citra negara benar-benar telah rusak. Ia pun menyaksikan betapa negara menjadi rusak dan buruk akibat penguasa yang korup karena Demokrasi terlalu mendewa-dewakan (kebebasan) individu yang berlebihan sehingga membawa bencana bagi negara, yakni anarki (kebrutalan), dari sini muncul tirani (kezaliman).

Banyak orang (kala itu) melakuan hal yang tidak senonoh, anak-anak kehilangan rasa hormat terhadap orang tua, murid merendahkan guru, serta hancurnya moralitas.

Oleh karena itu, dalam era perkembangan Yunani, intrik para raja dan rakyat banyak sekali terjadi. Hak-hak rakyat tercampakkan. Korupsi merajalela dan demokrasi tidak mampu memberikan keamanan bagi rakyatnya. Jika di Yunani saja demokrasi telah gagal, kenapa banyak Umat Muslim mengikutinya?

Pembuatan undang-undang dalam negara Islam yang menjadikan kitabullah sebagai sandaran, tidak semata-mata pada tujuan kesejahteraan, tapi juga sebagian dari tauhid dalam menjalankan perintah Allah SWT.

“Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti prasangka belaka, dan mereka tidak lain membuat kebohongan.”
(Al-An’aam: 116)

“Dan Kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji. Sesungguhnya Kami mendapati majoriti mereka orang-orang yang fasik.”
(Al-A’raaf: 102)

“Sesungguhnya Kami benar-benar telah membawa kebenaran kepada kalian, tetapi kebanyakan dari kalian membenci kebenaran itu.”
(Az-Zukhruf: 78)

Jadikanlah tulisan ini semacam renungan untuk para pencinta demokrasi dan semoga dapat dijadikan pedoman yang berguna dalam memahami kedudukan sebenarnya “demokrasi” tersebut. Dari sini umat Islam haruslah berikhtiar meninggalkan sistem ini jika benar-benar mengharapkan keadilan kembali semula atas muka bumi.
—–
Edited by @pokamamil
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s