The Dangers of Democracy Series: Pemilu Kerabat Sisyphus

Setiap lima tahun, masyarakat dipaksa masuk bilik untuk mencoret nama salah satu sosok rupawan yang mereka suka untuk mengurus hajat penting mereka. Interval ini bisa kurang kalau calon penghuni pendopo kebupaten masuk hitungan. Datang dengan asa tertumpuk, orang-orang ini pasti berharap yang mereka pilih teguh memegang janji: sungguh-sungguh bekerja hingga malam hari, atau sekedar menjauhi korupsi.

Saking besarnya harapan itu, beberapa di antara mereka senyum-senyum sendiri kalau ingat nama yang mereka tandai tadi; menghitung kapan sekolah anak mereka bebas biaya, atau kapan diabetes mereka bisa ditangani tanpa menjual perabot rumah tangga. Bahkan dalam kondisi ekstrem; kalau orang yang mereka pilih disentil sedikit, pemilihnyalah yang marah.

Sayangnya terlalu sering kita masuk pada siklus yang sama. Harapan besar di seputar hari pemilihan mungkin akan bertahan setahun. Dua, kalau calon terpilih beruntung. Tahun ketiga, suara tak puas menggema. Tahun keempat, tuduhan korupsi tercecer di jalan raya. Menjelang “tahun politik”, hujatan soal “pencitraan” tersembur ke layar kaca. Begitu terus, berulang-ulang.

Mungkin, inilah perwujudan Sisyphus yang pernah dikisahkan ulang oleh Albert Camus. Sisyphus adalah salah satu tokoh legenda Yunani. Ia anak Aeolus dari Thessaly. Karena bikin murka para pembesar langit Yunani, ia dikutuk mendorong batu ke atas bukit, hanya untuk melihatnya menggelinding kembali ke lerengnya. Begitu terus, berulang-ulang.

The Myth of Sisyphus, judul buku Camus itu, menunjuk Sisyphus sebagai gambaran hidup manusia. Kita kerap mengulangi kesalahan yang sama, kebodohan yang sama, yang berujung pada kekecewaan yang berulang. Kisah Sisyphus menunjukkan pada kita bahwa hidup sejatinya adalah repetisi momen yang itu-itu juga. Ia hanya dibungkus dengan nuansa berbeda. Ia seperti Sisyphus, yang boleh jadi tak selalu menempuh tapak yang sama dalam pendakiannya.

Tapi Camus, di ujung buku itu, kemudian menulis kalimat terkenal ini, “The struggle itself towards the heights is enough to fill a man’s heart”. Mungkin perjuangan Sisyphus naik gunung itu tak seburuk yang kita kira. Barangkali di sana dia akan melihat jutaan fajar, berpetak-petak dandelion, dan bergumpal-gumpal awan dan embun melalui setapak dengan rumput manila nan halus dan tebal. Mungkin, di sela rehatnya, ia bertemu seorang bijak bestari yang banyak menganjurkan syukur dan sabar.

Maka, di tengah tumpukan kegagalan dan kebodohan berulang itu, manusia diharapkan belajar banyak hal lain. Bahkan Camus menulis kita harus menganggap Sisyphus bahagia dengan caranya sendiri.

Tapi buat saya, kisah Sisyphus mengajarkan hal lain. Ia mengingatkan kita supaya waspada terhadap kesalahan-kesalahan kita, apalagi yang sudah berulang dilakukan. Ia mengingatkan bahwa ada beberapa masalah yang tak mungkin bisa selesai dengan cara tertentu, sebanyak dan sekeras apa pun kita mencoba.

Apakah mengubah jalan sebab tahu bahwa ia tak mungkin membawa keberhasilan adalah sikap putus asa? Bisa ya, bisa tidak. Saya tidak dapat membalas pertanyaan seperti itu dengan satu jawaban yang sesuai di semua keadaan dan disetujui banyak orang. Seperti Syaikh Muhammad Shalih al Munajjid ketika menjawab pertanyaan soal pemilu, saya yakin ada begitu banyak jawaban atas begitu banyak macam persoalan politik di dunia.

Tapi politik Indonesia, buat saya yang awam ini, serupa benang kusut. Masalah-masalah di dalamnya begitu sistemik, sehingga tak lantas selesai hanya dengan menempatkan 1-2 orang shalih di dalamnya. Bayangkan jika ribuan tikus sudah membuat sarang sendiri-sendiri untuk tiap keluarga mereka di sebuah gudang; tak hanya 5-6 ekor jumlahnya. Tiangnya rapuh, atapnya sudah mau rubuh. Apakah pilihan terbaik tetap membunuh tikus satu-satu, atau malah balik badan dan mencari gudang lain yang lebih baik kondisinya?

Politik berbasis parpol yang demikian mengakar di Indonesia ini menghendaki setiap wakil tunduk pada keputusan partainya. Anggota parpol memiliki keleluasaan untuk menyuarakan pikiran, tapi tentu selama sesuai dengan kebijakan partai dalam hal tertentu, yang biasanya strategis. Contoh, ketika anggota parlemen mengambil suara dalam penyelesaian kasus Bank Century, ada berapa legislator yang bersikap berseberangan dengan suara fraksi?

Lily Wahid adalah satu kasus, tapi toh sekarang dia sudah dipecat oleh PKB.

Ketika telah tampak bagi khalayak perselisihan Ketua Dewan Pembina partai-segitiga-biru dengan Ketua Umumnya, masih berjalan normalkah kehidupan politik di tubuh partai itu? Ketika Pasek Suardika menampakkan dukungan pada sang (mantan) ketua umum, mengapa ia sampai dipecat dari struktur partai?

Demikian pula ketika kita mengajak kawan dan kerabat untuk memilih calon legislatif karena sikapnya yang tegas tentang sekte Syiah. Apa yang menjamin ia dapat menyuarakan hal tersebut dengan lantang plus mengupayakan agar terlegislasi dengan baik, sementara ia berasal dari partai yang bersikap toleran pada hal ini?

Ketika kita memilih seorang kandidat karena sikap berseberangannya dengan worldview sekular, tapi kemudian partainya (termasuk sang kandidat ini, tentu) berkoalisi dengan orang-orang sekular, apakah datangnya kita ke bilik suara masih jadi bagian dari solusi?

Maka bukankah terbuka kemungkinan orang-orang yang kita pilih ini (siapa pun dia, dan berasal dari partai mana pun) bakal bergandeng tangan dengan Syiah dan sekularis buat melempangkan jalan bagi agenda mereka?

Ketika keputusan dewan tertinggi di suatu partai dipotong oleh pejabat tertinggi di sebuah partai soal dukungan terhadap calon presiden tertentu, masihkah kita yakin wakil-wakil politik kita itu murni menyuarakan aspirasi konstituennya, dan bukan bagian dari permainan politik segelintir orang?

Ketika kita mempercayakan suara pada seseorang yang kita anggap berpihak pada Islam, tapi kemudian memimpin panitia kerja UU Pendanaan Terorisme (kita tahu bersama siapa yang dianggap teroris di Indonesia), masihkah datang ke bilik suara untuk “menegakkan Islam” (atau setidak-tidaknya, “mencari mudharat paling ringan”) terhitung relevan?

Ketika partai yang kita percaya menggunakan perempuan-perempuan membuka aurat dalam berkampanye, tidakkah kita merasa bahwa misi-misi dakwah itu terkhianati? Lagipula, siapa sih yang kelewat bodoh percaya dengan argumen, “Alhamdulillaah, itu menunjukkan dakwah kita diterima semua golongan.”?

Amsal lain: ada dokter-cum-legislator yang begitu menggebu mengimplementasikan framework convention on tobacco control (FCTC) di Indonesia, sementara ia berasal dari partai pro-industri. Tak ayal, ia berjuang sendiri. Dokter nan budiman ini termasuk salah satu penggagas pakta ini di dunia internasional. Pertanyaannya, setelah 11 tahun, sudahkah Indonesia berada di antara lebih dari 160 negara yang telah meratifikasi FCTC? Perlu dicatat: kalimat “merokok membunuhmu” di iklan-iklan rokok, meski lumayan baik dibanding sebelumnya, bukan bagian dari framework tersebut.

Saudara-saudara yang baik hatinya, daftar ini bisa kalian tambahi sendiri. Kalau kita jujur dan terbiasa berpikir deduktif, ia akan mengarah pada satu simpulan, bahwa memilih satu orang yang dianggap shalih tak serta-merta memperbaiki kondisi. Kalaupun terpilih, ia akan berada di tengah serigala berdasi. Dan sungguh, membayangkan tanggung jawab yang bakal dipikul, saya justru kasihan pada orang shalih yang takut neraka ini.

Menulis kalimat di atas, saya seketika teringat Tri Rismaharini, yang “hanya” menjabat walikota Surabaya saja sudah mendapat tekanan politik sebesar itu. Tapi memang, langkah yang ia ambil, terutama soal tempat pelacuran, adalah kebijakan berani. Nah, kalau soal pelacuran di tingkat kota saja tekanannya sebesar itu, bisa membayangkan tekanan dari wacana-wacana tathbiqus syariah di tingkat nasional kan?

***

Salah satu pertimbangan saya masuk ke bilik suara, selain agenda keislaman sang kandidat, adalah dampak yang mungkin dimunculkannya. Pertanyaan semisal, “Apa sih bedanya memilih Partai A, ketimbang partai lainnya?” selalu masuk hitungan. Sebab, kalau tak ada bedanya, kenapa harus mempercayakan amanah pada mereka yang tak berhak? Saya khawatir kelak, di akhirat, ditanya soal ini.

Langkah ini, saya pikir, jauh lebih baik ketimbang asal memberikan suara. Allah mengingatkan kita untuk tidak mengikuti apa yang tak kita dapati ilmunya (QS 16:36), siapa pun dia. Kalau mengikuti ulama tanpa tahu ilmunya (biasa disebut taqlid) saja dilarang, apalagi ikut lembaga survey atau orasi kosong juru kampanye?

Harus berapa pemilu terselenggara, harus berapa pemimpin zhalim berkuasa, harus berapa ratus triliun tersia-sia, sampai kita sadar bahwa sebenar-benar perubahan, dan sebaik-baik perbaikan, muncul dari dalamnya ilmu dan teguhnya orang-orang yang berkomitmen memperjuangkannya? Sisyphus terpenjara oleh hukumannya, tapi kita sungguh punya kuasa untuk memperbaiki apa yang ada di sekitar kita.

Akhirnya, sore ini saya diingatkan dengan kata-kata Syaikh Abdurrahman al Barrak berikut, yang mendorong saya menulis artikel ini.

Asalnya, ulil amri berijtihad untuk memilih orang yang kapabel dan shalih untuk mengurus rakyat yang berada di bawah kuasanya. Ulil amri meminta nasihat kepada orang-orang yang ahli di bidangnya dan menghendaki kebaikan bersama.

—–

Written by: Reza Syam Pratama

Edited by: @pokamamil

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s